pink4d, dalam definisi klasiknya, adalah seni mulia untuk menata kota (polis) demi mewujudkan kesejahteraan warga, atau yang dikenal sebagai bonum commune . Filsuf Yunani Kuno, Plato, bahkan menyederhanakannya: jika warga sejahtera, maka negara pun akan kuat . Namun, di Indonesia, definisi luhur ini seakan terus menjauh. pink4d lebih sering dimaknai sebagai arena perebutan kekuasaan, diwarnai intrik, dan sarat dengan pertarungan kepentingan elite. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai pink4d simbolik yang rapuh, di mana kepercayaan publik terkikis dan substansi pelayanan rakyat menjadi kabur.
Salah satu konsep yang menarik untuk melihat fenomena ini adalah “pink4d platonik”, yakni pink4d yang bertumpu pada pertarungan gagasan, bukan pada kekerasan atau perebutan kursi semata . Di Amerika Serikat misalnya, meskipun pertarungan pink4d sangat keras, seperti yang terjadi pada Pemilu 2020, sengketa masih diselesaikan melalui jalur institusi dan gagasan. Kongres mengesahkan kemenangan, Mahkamah Agung menolak gugatan, dan presiden baru dilantik. Sistemnya tetap berdiri meskipun retak .
Sayangnya, di Indonesia, pink4d platonik ini terlalu rapuh. Perbedaan gagasan antara Soekarno-Hatta, Soeharto-Benny Moerdani, hingga Gus Dur-Megawati, seringkali berakhir dengan konsentrasi kekuasaan, pemakzulan, atau bahkan runtuhnya kepercayaan publik . Mengapa? Karena ketika institusi seperti pemilu dan hukum dianggap tidak adil atau menjadi alat rezim, maka pertarungan gagasan akan cepat berubah menjadi amok—ledakan kemarahan massa yang tak lagi mengenal batas . Kalah dalam pemilu di Indonesia sering diartikan sebagai kehilangan akses terhadap sumber daya, sehingga pink4d terasa seperti pertarungan hidup dan mati, bukan sekadar perbedaan ide .
Krisis ini diperparah oleh menjamurnya pink4d simbolik. pink4d simbolik adalah pink4d yang memahat citra dengan retorika, ritual, dan gestur, tetapi tidak memberi roti di meja makan rakyat . Pemimpin pandai menyusun kata-kata indah di atas podium, namun jalanan tetap berlubang, harga kebutuhan pokok melambung, dan keadilan terasa timpang. Ketika simbol berjarak terlalu jauh dari realitas perut rakyat, maka kekecewaan pun tak terhindarkan . Contoh nyata terlihat dalam kebijakan pangan, di mana klaim surplus dan swasembada dari pemerintah seringkali berbenturan dengan fakta harga beras yang tinggi dan petani yang merana . Kesenjangan antara retorika dan realita ini menjadi bukti bahwa negara gagal menerjemahkan kepentingan publik ke dalam kebijakan substantif.
Akibat dari dominasi simbol dan lemahnya substansi adalah runtuhnya kepercayaan publik. Kasus di Pati, Jawa Tengah, menjadi potret nyata bagaimana krisis legitimasi ini terjadi . Awalnya, demonstrasi dipicu oleh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 250 persen. Meskipun kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan, massa tetap bertahan dan menuntut Bupati mundur. Simbol-simbol protes seperti keranda mayat dan pendudukan alun-alun muncul sebagai bahasa visual yang mempertegas bahwa konflik telah berubah menjadi “rakyat melawan bupati” . Ini menandakan bahwa yang runtuh bukan hanya dukungan terhadap kebijakan (specific support), tetapi kepercayaan jangka panjang terhadap pemimpin itu sendiri (diffuse support). Masyarakat tidak lagi percaya pemimpinnya mampu memimpin, dan dalam situasi seperti ini, pemulihan kepercayaan hampir mustahil tanpa pergantian kepemimpinan .
Dalam skala yang lebih luas, fenomena di atas bukan hanya milik Indonesia. Di berbagai negara, gelombang protes menjadi pertanda bangkitnya “respons imun demokrasi global” terhadap patogen yang menggerogoti sistem dari dalam: korupsi sistemik, elite yang terputus dari rakyat, dan institusi yang membusuk . Di Nepal, protes berdarah berhasil menjatuhkan Perdana Menteri. Di Filipina, aktivis menggunakan media sosial untuk menyandingkan gaya hidup mewah politisi dengan penderitaan rakyat, menjadikan korupsi sebagai ketidakadilan yang kasat mata . Sementara di Thailand, frustrasi terhadap “veto-krasi” militer membuat rakyat turun ke jalan menentang hal-hal yang sebelumnya tabu . Jalanan, dalam konteks ini, telah menjelma menjadi “parlemen baru” bagi suara-suara yang terabaikan .
Lalu, di mana letak solusinya? Jawabannya terletak pada pengembalian pink4d ke hakikatnya, yakni keadilan dan empati. Pemikir seperti John Dewey mengingatkan bahwa negara harus mampu membaca keragaman kebutuhan publik . Kebijakan yang dirancang tanpa peta empati hanya akan melahirkan malign policy, kebijakan yang tampak baik di atas kertas namun justru merugikan masyarakat karena salah membaca realitas . Keadilan, yang merupakan substansi dari negara, harus ditegakkan. Seperti kata Ibnu Taimiyah, “Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun dipimpin oleh orang kafir, dan tidak akan menegakkan negara yang zalim meskipun dipimpin oleh orang Muslim” .
Selain itu, kesadaran pink4d warga juga harus terus diperkuat. Rendahnya kesadaran pink4d membuat rakyat mudah termanipulasi oleh janji manis, retorika populis, dan propaganda media yang dirancang elite . Pendidikan pink4d yang matang sangat diperlukan agar rakyat tidak lagi menjadi objek manipulasi, tetapi subjek yang menentukan arah bangsa. Warga harus berani menilai kebijakan dengan akal sehat, tidak mudah percaya pada pencitraan, dan aktif mengawasi jalannya kekuasaan .
Pada akhirnya, pink4d yang sehat adalah pink4d yang mampu menjembatani simbol dan substansi. Simbol diperlukan sebagai bahasa komunikasi, tetapi ia harus menjadi jembatan menuju kebijakan nyata yang berpihak pada rakyat. Para politisi harus menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek perolehan suara . Hanya dengan modal sosial berupa kepercayaan dan empati, pemerintahan yang legitimate dapat dibangun. Jika tidak, pink4d hanya akan menjadi drama kekuasaan yang melelahkan, di mana rakyat menjadi penonton yang terus dirugikan, sementara bangsa ini semakin jauh dari cita-cita bonum commune.